Minggu, 17 Juni 2012

SOP Tata Cara Pemindahbukuan PBB


A.    Deskripsi :
Prosedur operasi ini merupakan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak atas kompensasi (pemindahbukuan) PBB.
B.     Dasar Hukum :
1.      Pasal Pasal 17 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000.
  1. Keputusan Menteri Keuangan No. 72/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran, Perhitungan dan Pengembalian Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
  2. Peraturan menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tatacara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
C.    Pihak yang terkait :
1.      Account Representative.
2.      Kepala Seksi Pengawasan.
3.      Kepala Kantor.
4.      Pelaksana Seksi Pelayanan.
5.      Pelaksana Seksi PDI.
6.      Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
7.      Wajib Pajak.
D. Formulir yang digunakan :
1.      Surat Permohonan Wajib Pajak
2.      Bukti Penerimaan Surat (BPS)
E. Dokumen yang dihasilkan :
1.      Surat Permintaan Kelengkapan
2.      Nota Penghitungan
3.      Surat Keputusan Kompensasi Hutang PBB
F.   Prosedur Kerja :
1.      Wajib Pajak mengajukan permohonan kompensasi (pemindahbukuan) PBB ke Kantor Pelayanan Pajak.
2.      Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan meneruskan permohonan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
3.      Pelaksana Seksi Pelayanan merekam Permohonan Wajib Pajak dan meneruskan kepada AR.
4.      AR meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan Wajib Pajak.
5.      Dalam hal persyaratan tidak terpenuhi, AR membuat konsep surat permintaan kelengkapan.
6.      Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, AR melakukan penelitian (pemeriksaan) dan membuat Nota Penghitungan.
7.      Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi memberikan persetujuan atas konsep uraian penelitian dan nota penghitungan atau surat permintaan kelengkapan. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui konsep uraian penelitian dan nota penghitungan atau surat permintaan kelengkapan, AR memperbaiki dokumen tersebut.
8.      Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan atas konsep uraian penelitian dan nota penghitungan atau surat permintaan kelengkapan. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep uraian penelitian dan nota penghitungan atau surat permintaan kelengkapan, AR memperbaiki dokumen tersebut.
9.      Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan produk hukum atau surat permintaan kelengkapan.
10.  Produk hukum atau surat permintaan kelengkapan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
11.  Wajib Pajak menerima produk hukum atau surat permintaan kelengkapan yang dikirim melalui Subbag Umum.
12.  Dalam hal produk hukum berupa Keputusan kompensasi PBB, Pelaksana Seksi PDI akan merekam keputusan kompensasi tersebut  untuk mengurangi hutang Wajib Pajak.
13.  Proses selesai.



sumber: SOP DJP

0 komentar:

Poskan Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites